Partai Republik di Florida gagal meloloskan undang-undang yang mengatur kecerdasan buatan (AI) pada akhir sesi legislatif mereka pada hari Jumat, meskipun mendapat dukungan kuat dari Gubernur Ron DeSantis. Usulan “AI Bill of Rights” akan mengamanatkan pengungkapan ketika chatbot AI berinteraksi dengan pelanggan dan melarang penggunaannya dalam konseling kesehatan mental berlisensi.
Kegagalan RUU ini berasal dari perpecahan yang jelas di dalam partai, yang secara langsung dipengaruhi oleh dukungan publik mantan Presiden Donald Trump terhadap industri teknologi. Trump secara terbuka memposisikan dirinya sebagai pro-AI, mengeluarkan perintah eksekutif untuk melindungi sektor ini dan memperingatkan terhadap peraturan tingkat negara bagian. Gedung Putih telah menyampaikan penolakannya terhadap undang-undang AI negara bagian kepada legislator di seluruh negeri.
Ketua DPR Florida Daniel Perez secara eksplisit menyatakan preferensi dewannya terhadap pengawasan federal terhadap AI, yang menandakan rasa hormat terhadap sikap pemerintahan Trump. Hal ini mencerminkan tren nasional yang lebih luas: walaupun beberapa anggota Partai Republik, seperti DeSantis, menyatakan kekhawatirannya mengenai hilangnya lapangan kerja dan dampak ekonomi dari AI, Trump menganjurkan peraturan yang minimal untuk memastikan dominasi AS dalam perlombaan teknologi.
Perpecahan di dalam Partai Republik ini memperumit koalisi yang sudah ada, yang terdiri dari miliarder teknologi dan pemilih populis yang mewaspadai potensi bahaya AI. Ketidaksepakatan ini menggarisbawahi meningkatnya ketegangan antara pendukung pasar bebas dan mereka yang memprioritaskan keamanan ekonomi.
Situasi saat ini menunjukkan bagaimana pengaruh Trump terus mempengaruhi kebijakan Partai Republik, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat, sehingga memicu konflik internal terkait teknologi baru. Perpecahan ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring partai tersebut menghadapi implikasi kompleks dari pengembangan AI.
